WartaJogja.co.id || GUNUNGKIDUL– Peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan Banaran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengerasan akses jalan di Padukuhan Banaran II ditengarai tidak optimal.
Hal tersebut disampaikan oleh SW (39) salah satu warga mengeluhkan dengan kinerja TPK yang telah diberikan amanah seharusnya bertanggungjawab atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam suatu kegiatan, namun saat pelaksanaan proyek pengaspalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 dengan besaran Rp 80 juta tersebut, TPK tidak berada di lokasi.
” Dalam pembentukan TPK, tugas dan tanggungjawab sudah diuraikan, apalagi pekerjaan ini swakelola dengan TPK sebagai penanggungjawab pekerjaan sesuai di papan informasi kegiatan “, keluh SW pada Senin (16/10/2023).
Hal senada juga diungkapkan oleh Lutfi selaku pelaksana yang ditunjuk oleh TPK sebagai rekanan penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan tersebut.
” Pada hari pertama sempat hadir sebentar, itu waktunya sudah sore, hari ini TPK tidak datang di lokasi, paling nanti akhir pekerjaan biasanya “,ungkap Lutfi.
Mengenai hal tersebut, Media WartaJogja.co.id menanyakan kepada pemerintah Kalurahan Banaran, namun Suminto selaku Lurah tidak berada di ruangannya.
Budi Santoso selaku Pangaripto saat memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut mengatakan jika kegiatan pembangunan jalan di Padukuhan Banaran II dilimpahkan kepada TPK selaku penanggungjawab, dirinya menyanggah jika tidak adanya anggota TPK di lokasi, jika benar itupun lebih disebabkan karena mempunyai pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
” Lokasi pekerjaan di Padukuhan Banaran II seharusnya ada 5 orang anggota TPK sebagai penanggungjawab, jika tidak berada di lokasi itu dikarenakan dari mereka ada pekerjaan lain”, sanggah Pangaripto.
Disinggung mengenai dampak pekerjaan yang tidak dipantau secara langsung oleh TPK, Budi menjelaskan jika semuanya sudah sesuai teknis yang dibahas dalam rapat rencana bersama lembaga yang lain.
” Termasuk TPK secara tupoksi sudah dijelaskan dalam musren, dan mereka pun paham atas pekerjaannya “, ungkap Budi.
Fakta di lapangan menyebutkan jika pelaksanaan proyek BKK di Padukuhan Banaran II tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, terlebih pelaksanaan proyek tersebut dilimpahkan kepada pihak ketiga namun tidak disebutkan dari rekanan yang ditunjuk pada papan informasi yang dipasang.
” Mengenai hal pekerjaan, sebaiknya ditanyakan langsung kepada pak Lurah, saya selaku Pangaripto dan Pak Ulu-ulu tidak bisa menjawab secara rinci “, tutupnya.
Sementara itu saat dihubungi melalui saluran whatsapp, Lurah Banaran mengatakan sedang ada kepentingan di luar.
( Redaksi )
