WARTA JOGJA || GUNUNGKIDUL–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, akan digelar pada 9 Desember 2020 secara serentak mendatang menjadi menarik untuk diperbincangkan. Hal ini menyangkut marwah para ulama yang memposisikan diri sebagai simbol yang diikuti oleh umat.
Ulama atau pendakwah biasanya menjadi panutan pengikutnya jika mereka memberi fatwa. Tetapi menyangkut politik biasanya ulama lebih pada memberikan pemahaman politik secara islami. Tentunya tidak luput dan berpegang pada ajaran islam khususnya tentang cara memilih pemimpin.
Ketua Majelis Ta’lim Khairun Na’imah (MTKN) Padukuhan Bendorejo, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Liesky Rennita berpendapat berbeda dalam menyikapi pilkada.
“Saya memilih jalan santun dengan tidak mau menjadi mesin pemenangan salah satu calon bupati, dan secara pribadi mengajak agar para ulama atau Kyai di kabupaten gunungkidul untuk netral dalam artian tidak ikut berkampanye. Hal ini agar martabat para ulama atau kyai lebih terjaga”, ungkap Rennita di kediamannya, Senin (11/10/2020).
Lebih lanjut ia meminta untuk saat ini cukup memberikan pemahaman yang jelas tentang cara memilih pemimpin menurut ajaran Islam.
“Semua rekan ulama atau pendakwah untuk menjaga agar tidak menonjolkan salah satu paslon, namun jika secara pribadi silakan”,pinta Liesky Rennita.
Ketua Majelis Ta’lim Khoirun Na’imah tersebut mengambil titik tengah dalam menyikapi pilkada. Tujuannya agar umat islam lebih mandiridalam menentukan pilihan, tentunya tidak jauh dari kaidah Islam sendiri.
“Tidak dipungkiri para pelaku dakwah memang harus memiliki kemampuan berpolitik, akan tetapi tujuannya agar mengetahui mana yang salah mana yang benar menurut islam. Semua calon sebenarnya bagus jika kita jeli dalam menentukan pilihan. Karena semua calon bertujuan untuk memajukan gunungkidul”,pungkas Liesky Rennita.
Red (Tri)
