Kejati DIY Tandatangani MoU Bersama Pemda DIY dan UGM tetang Pelayanan Hukum Kepada Perangkat - Warta Jogja

Kejati DIY Tandatangani MoU Bersama Pemda DIY dan UGM tetang Pelayanan Hukum Kepada Perangkat

75 0

WartaJogja.co.id||Yogyakarta–Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ( Kejati DIY ) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ( Pemda DIY ) dan Universitas Gajah Mada ( UGM ) di bidang Pelayanan Hukum Sistem Informasi Suluh Praja di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta pada Jum’at ( 8/12/2023 ).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kejati DIY Ponco Hartanto, SH., MH, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Aset dan Sistem Informasi UGM Arif Setiawan Budi Nugroho, ST., M.Eng., Phd serta sejumlah pejabat dari perwakilan  ketiga Instansi.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan,SH menjelaskan jika kerjasama tersebut antara lain berisi tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta mengenai kerjasama penyelenggaraan penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, serta pengelolaan aset di lingkungan UGM.

” Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum perdata/ TUN Pemerintah DIY dan UGM, mitigasi resiko hukum, baik resiko perdata maupun resiko pidana “, jelas Herwatan.

Lebih rinci Herwatan menyebut melalui Bantuan Hukum Perdata secara ligitasi maupun Non ligitasi dimaksudkan hak keperdataan sesuai dengan perjanjian dapat dituntut agar kerugian keuangan negara dapat diselamatkan serta melalui Bantuan Hukum Bidang TUN diharapkan Kewibawaan pemerintah tetap ditegakkan.

Sementara itu melalui kerjasama dalam Bidang Pertimbangan Hukum, Kejati DIY dapat memberikan layanan Pendapat Hukum ( Legal Opinion ) dan Pendampingan Hukum ( Legal assistance ) di Bidang Hukum Perdata/ TUN atau Audit Hukum di Bidang Perdata pada pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda DIY dan UGM sebagai upaya pencegahan serta mitigasi resiko hukum.

” Jika terdapat permasalahan Hukum Perdata/TUN yang sedang atau akan dihadapi dapat diberikan layanan Pendapat Hukum baik diminta ataupun tanpa diminta”, paparnya.

Melalui Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan konsultasi hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan atau Hukum Administrasi Negara secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka mitigasi resiko hukum, tata kelola, Penyelamatan Keuangan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, penerbitan peraturan, keputusan Tata Usaha Negara dan atau tindakan pemerintahan.

Selanjutnya, sebagai bentuk kerjasama dilakukan penandatanganan bersama MoU antara Kejaksaan Tinggi DIY, Pemerintah D.I. Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada.

Sumber : Humas Kejati DIY

( Red/Yudhi)


Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *